HELI Mi-17-1V punya reputasi membanggakan. Ia tak cuma tangguh sebagai heli penyerbu, dengan 1,5 ton bom, senapan mesin di kabin, dan roket-roket di pinggangnya. Mi-17-1V juga efektif sebagai kendaraan transpor. Sekali terbang, 30 prajurit dan perlengkapannya bisa terangkut. Bodinya memang besar, panjang 18,4 meter, lebarnya 2,5 meter. Suaranya bising, sembari meniupkan angin ribut dari putaran baling-balingnya yang merentang 21,3 meter. Tak mengherankan bila TNI Angkatan Darat (AD) berhasrat memiliki heli generasi 1980-an itu. Rencana pun disusun sejak tahun 2000 untuk membeli empat unit. Namun, sementara heli tempur itu masih di hanggar negeri asalnya, Rusia, angin ributnya telah menerpa ruang kerja para perwira tinggi TNI di pelbagai instansi, mulai Departemen Pertahanan (Dephan), Markas Besar (Mabes) TNI di Cilangkap, hingga Mabes TNI-AD di Merdeka Utara, Jakarta. Ada bau apek KKN merebak di balik proses transaksinya. Bau apek itu makin menyengat, setelah Komisi I DPR-RI turun tangan menggoreng isu ini. Mulai Rabu pekan lalu hingga Kamis ini, para pejabat militer, juga rekanannya, harus datang silih berganti ke Komisi I untuk menjelaskan duduk masalahnya. Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto mendapat giliran pertama, Rabu pekan lalu. Dalam forum, ia menuding Dephan sebagai sumber masalah. Menurut dia, para pejabat Dephan sengaja menahan uang muka pembelian skuadron miniheli tempur itu. Nilainya US$ 3,2 juta, yang belakangan diketahui digantung sampai setahun. "Kalau tidak saya obrak-abrik, uang muka itu tak bakal dibayarkan," kata alumnus Akabri Darat 1971 itu. Sinyalemen korupsi pun merebak. Ketiadaan Menteri Pertahanan Matori Abdul Djalil, yang terserang stroke, kata Endri lagi, malah membuatnya leluasa. "Saya bisa langsung maki-maki Sekretaris Jenderal Dephan Marsekal Madya Suprihadi dan Direktur Jenderal Perencanaan Strategi Pertahanan (Dirjen Rensishan) Mas Widjaja, sehingga pengadaan Mi-17-1V dapat terus berjalan," katanya. Ia mengingatkan, ada kemungkinan muncul perkara pidana dari situ. Meski memberi penjelasan sampai enam jam, keterangan Endriartono dianggap belum cukup. Komisi I pun sepakat membentuk panitia kerja yang akan menelisik lebih dalam soal ini. Di luar itu, DPR merasa perlu melengkapi keterangan dari pihak-pihak lain. Maka, Selasa lalu, Komisi I giliran memanggil pejabat Dephan. Yang hadir empat pejabat kunci, yakni Dirjen Rencana Pertahanan Mayor Jenderal Aqlani Maza, Dirjen Rensishan Mas Widjaja, Kepala Pusat Keuangan Tarjani, dan Sekretaris Jenderal Marsekal Madya Suprihadi. Rapat tertutup bagi wartawan ini berlangsung dari sore hingga malam hari. Tapi Happy Bone Zulkarnaen, anggota Komisi I dari Partai Golkar, mengaku mendapat banyak info. "Semua yang selama ini remang menjadi jelas," katanya. Toh, tidak semua kolega Happy Bone merasa puas. Maka, Komisi I pun memutuskan memanggil rekanan TNI-AD, Rabu malam. Esoknya, giliran para petinggi TNI-AD. Hasilnya, dari jajaran Dephan muncul "koreksi" atas penilaian Endriartono. Lembaga ini bahkan merasa perlu menurunkan kronologi kontrak pembeliannya di beberapa surat kabar sebagai iklan. Mengutip kronologi itu, kisruh heli ini merebak sejak 12 Januari lalu. Ketika itu, Kepala Staf TNI-AD (KSAD) Jenderal Ryamizard Ryacudu menerima keluhan dari Alexander Khaminov, Kepala Perwakilan Rosoborontexport untuk Indonesia. Badan usaha milik negara di Rusia yang menjual peralatan militer itu memprotes bukti transfer pembayaran uang muka US$ 3,2 juta, sekitar Rp 26 milyar, dari Alternarig & Marine Supply, 30 Desember 2003. "Ternyata, surat aplikasi pembayaran itu palsu," kata Khaminov dalam suratnya. Alternarig adalah lembaga pembiayaan yang bersedia membantu sebagian besar proyek US$ 21,6 juta itu. Lembaga kredit yang berkantor di Malaysia ini diperlukan, karena Rusia tak mengenal skema kredit ekspor, yang lazim dijalankan pihak Indonesia. Adapun keterlibatan Alternarig adalah atas prakarsa Swifth Air & Industrial Supply PTE Ltd, agen Rosoboront yang bermarkas di Singapura. Swifth Air sebelumnya digandeng PT Putra Pobiagan Mandiri dari Jakarta sebagai mitra. Untuk pembiayaannya, Swifth dan Alternarig mengikat kesepakatan tersendiri. Swifth membayar uang muka 15%. Sisanya ditomboki Alternarig. Baru kemudian Dephan membayar pada keduanya. Nah, dengan pembagian seperti ini, keganjilan bukti transfer itu mencuat. Tak cuma soal otentisitasnya, juga mengapa Alternarig mengambil alih tugas Swifth membayar uang muka 15%? Padahal, jatah uang mukanya sendiri sudah cair dari Departemen Keuangan per 30 Desember 2002, dan langsung ke masuk ke kas Dephan. Pada saat itulah, Andy Kosasih, selaku satu dari dua pimpinan Swifth (selain Irzal Chaniago), mendekati Kepala Pusat Keuangan Dephan Tarjani. "Pak Tarjani mencairkan uang itu ke Andy Kosasih. Ini kesalahan kami," kata Aqlani. Padahal, Andy belum membuka bank garansi. Menurut jenderal lulusan master manajemen dari Webmaster University, Amerika Serikat, itu, Tarjani tunduk karena Andy bisa meyakinkannya. "Andy menyodorkan surat bermeterai yang isinya sanggup membuka bank garansi, dan siap menerima sanksi jika melanggar," katanya. Toh, Rosoboront merasa belum dibayar, dan nasib uang di tangan Andy tak jelas. "Ada banyak kemungkinan. Bisa saja uang itu sudah dibagi-bagi," kata Aqlani. Sumber lain menyebutkan, uang itu digunakan untuk biaya operasional Swifth. Menurut Aqlani pula, Andy-lah yang banyak bertindak mewakili Swifth dalam bisnisnya dengan Dephan, ketimbang Irzal. Namun, katanya, tak berarti Andy rajin menemui Aqlani. "Dia cuma sekali ke ruangan saya," ujarnya. Segala dokumen Swifth lancar mampir ke meja kerja jenderal asal Palembang itu. Tapi orangnya tidak. Setelah membawa uang US$ 3,2 juta itu, Andy baru muncul lagi lebih dari setahun kemudian, 12 Februari 2004. Kali itu, ia datang untuk memenuhi undangan Dephan. Di hadapan para pejabat departemen itu, Andy berjanji menyerahkan bank garansi US$ 3,24 juta paling lambat empat hari kemudian. "Eh, dia berkelit lagi," kata Aqlani. Hingga kini, kata Aqlani, Andy sulit ditemui. Dephan tentu bereaksi. Tetapi yang bisa dilakukan sebatas melayangkan surat kepada Mabes TNI-AD, 1 Maret lalu. Isinya, meminta agar Asisten Logistik Angkatan Darat mendesak pemasok (Swifth) menindaklanjuti pengapalan material dalam kontrak itu. Mentok. Pendek kata, bagi Aqlani, Swifth telah mendatangkan masalah. "Saya dengar, Swifth tidak bonafide," kata Aqlani. Ada yang bilang, perusahaan ini pingsan sejak 1999. Modalnya pun hanya US$ 100.000. Begitu pula Alternarig. Perusahaan penjamin 85% dari proyek senilai Rp 157,25 milyar itu ternyata cuma numpang di sebuah rumah toko dua lantai. Dari foto yang diperoleh GATRA, tampak kantor yang beralamat di Jalan Rebana, Kebuh Teh, Malaysia, itu sudah lumutan. Jauh dari kesan lembaga keuangan bereputasi internasional. Bagi Aqlani, misteri tak hanya berkutat di sekitar Swifth, Alternarig, dan Andy. Juga mitra bisnisnya di Jakarta, PT Putra Pobiagan Mandiri (PPM). "Saya dengar PPM pun bermasalah. Tapi yang tahu soal itu pejabat Angkatan Darat, ya," katanya. Sinyalemen Aqlani dibenarkan Letnan Jenderal (purnawirawan) Kiki Syahnakri. "PPM memang tidak performed. Kami sudah coret sejak awal," kata mantan Wakil KSAD yang memimpin proyek ini tahun 2000. Selaku Wakil KSAD, Kiki secara ex-officio menjabat Ketua Dewan Penentu dan Pengadaan. Lembaga ini ditunjuk KSAD kala itu, Jenderal Endriartono Sutarto, sebagai institusi yang mengurus proyek ini. Biasanya, kalau proyek domestik, cukup diurus perwira pembantu berpangkat kolonel, di bawah Asisten Logistik. Kali ini diurus orang kedua di TNI-AD. "Alasannya, karena nilai ekonomis dan strategisnya proyek ini. Nilainya besar, dan melibatkan negara lain," kata Kiki. Tak cuma Aqlani dan Kiki yang gerah dengan lakon pembelian heli ini. Anggota Komisi I, Djoko Susilo, memandang proyek heli Rusia ini berindikasi kuat di-mark up habis. Dalam kontrak antara Rosoboront dan sindikasi PT PPM-Swifth Air, keempat capung besi itu dihargai US$ 17,6 juta. "Tapi dijual ke TNI senilai US$ 21,6 juta," katanya. Ada selisih US$ 4 juta. "Dengan selisih harga itu, dengan duduk manis saja Swifth Air sudah untung," katanya. Maka, Djoko ingin tahu berapa harga yang disetor ke Rosoboront. Jika memang US$ 17,6 juta, dan Pobiagan serta Swifth Air mendapat komisi sekadar 10%, itu wajar. "Saya bisa terima itu," kata anggota Partai Amanat Nasional itu. Namun Djoko juga meminta dua perusahaan itu menjelaskan jika harganya US$ 21,6 juta. "Ke mana yang US$ 4 juta," ia menegaskan. Bagi Aqlani Maza, penilaian berbagai pihak, termasuk Djoko, sudah memberi indikasi bahwa pangkal soalnya bukan di instansinya. "Persoalannya, ya, di dua perusahaan itu, plus Andy Kosasih," katanya. Lalu, mengapa Endriartono memandang Dephan sebagai sumber masalah? "Ah, Anda tanya saja sama panglima," katanya. Menurut sumber GATRA di Dephan, hubungan Panglima TNI itu dengan para pejabat Dephan memang sudah lama kurang harmonis, dan diperburuk oleh hiruk-pikuk kasus imbal beli Sukhoi pada pertengahan 2003. Ketika urusan bisnis Mi-17 itu sudah berjalan, Endriartono mendampingi Presiden Megawati melawat ke Rusia, untuk meneken pembelian empat pesawat Sukhoi. Kala itu, Aqlani sudah masuk daftar pejabat yang ikut ke Moskow. "Uang saku dan tiket pesawat sudah di tangan," kata si sumber. Entah apa sebabnya, tiba-tiba namanya lenyap dari daftar. Kisah ini dibenarkan oleh Aqlani. "Ya, kala itu saya memang sudah masuk daftar. Saya juga tak tahu mengapa saya tidak jadi berangkat," ujarnya. Yang pasti, menurut Aqlani, ada sejumlah hal yang mengundang curiga. Misalnya, mengapa Andy leluasa, bisa setahun menahan uang? "Apa iya dia bisa bergerak sendirian?" katanya. Memang beredar kabar, di jajaran komisaris Swifth, duduk seorang kakak ipar Endriartono, yakni Irzal Chaniago. Tuduhan nepotisme pun bertiup. Kabar ini tidak dibantah oleh Endriartono. Pada dasarnya, kata Endri, setiap pelaksanaan tender ada aturan dan mekanismenya. Rekanan yang menang tender merupakan hasil seleksi. "Kalau nanti ditemukan pelanggaran atau kesalahan, siapa pun dia, akan ada sanksinya," kata Endriartono kepada Erwin Tambunan dari GATRA. Dalam percakapan dengan GATRA, Irzal Chaniago membenarkan hubungan kekerabatannya dengan Endriartono. "Yah, kakak perempuan Pak Endri adalah istri saya," kata Irzal. Lelaki 64 tahun itu juga dikenal sebagi Presiden Direktur PT Wahana Petranusa, perusahaan minyak rekanan Rusia, yang proyeknya ada di Indonesia. Apakah Endriartono memakai kekuasaannya untuk menggolkan peluang sang kakak? "Tidak memaksa. Tetapi ada indikasi mengarahkan," kata Kiki Syahnakri, yang juga seangkatan dengan Aqlani dan Endri di Akabri. Yakni pada saat PT PPM tercoret dari daftar tender. Endri minta supaya spesifikasi heli itu diubah menjadi jenis Mi-2, kakak kandung Mi-17-1V. "Lho, ini heli sudah tidak diproduksi sejak 1972," kata Kiki kala itu, mengingatkan Endri. Belakangan diketahui, akses PT PPM memang oke ke agen penjualan heli kecil yang harganya cuma seperempat Mi-17-1V itu. Yang menyisakan pertanyaan di benak Kiki, meski sudah tercoret, toh akhirnya PT PPM pula yang memenangkan tender itu. Bagi Kiki, juga menjadi pertanyaan, mengapa tiba-tiba PPM menggandeng Swifth Air. Apa pun, menurut Endriartono, tunggakan uang muka yang jadi biang sengketa itu sudah terbayar. Entah, uang siapa yang terpakai untuk melunasinya. Dan apa yang terjadi di antara PT PPM dan Swifth boleh jadi jauh di luar kontrol para jenderal itu. Sumber: gatra.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar